Ironi dan tragis mungkin inilah
kata-kata yang pantas dan terlintas
dalam benak masyarakat, jika memperhatikan hiruk pikuk yang terjadi atas isu
PT. Freeport yang menyeret Ketua DPRI Setya Novanto pada titik nadir sehingga
ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPRI. Terlepas dari pro dan
kontra atas permasalahan yang berkembang, dalam perspektif lain pemerintah
dianggap tidak memiliki wibawa dan saling melontarkan pernyataan yang justru
memperkeruh suasana baik tingkat
eksekutif maupun legislatif sementara pada saat yang sama PT.
Freeport terus mengeruk kekayaan bangsa Indonesia ditanah bumi Papua yang seakan-akan tidak menghiraukan hiruk
pikuk yang terjadi.
Seharusnya kita sebagai bangsa yang
besar melihat “kasus” PT. Freeport tidak terjebak dalam pergesekan dan terjebak
dalam kepentingan politik sesaat, setelah Ketua DPRI Setya Novanto mengundurkan
diri justru yang terjadi adalah perebutan untuk mengambil alih pucuk pimpinan DPRI
bukan justru memikirkan bagaimana mengoptimalkan atas aset yang dimiliki oleh
bangsa ini. Lupa pada substansi dan
hekekat, semua orang bahkan mediapun ikut terhanyut dengan kasus isi transkrip pembicaraan Setya Novanto
dengan Direktur PT. Freeport Indonesia lupa bahwa Eksploitasi emas oleh Freeport di tanah Papua sejak 1967 atau Sudah 48 tahun PT Freeport Indonesia
merampok harta dan merusak bumi Papua dan merupakan bentuk penjajahan yang harus secara bersama-sama untuk diambil
alih kembali oleh bangsa Indonesia melalui BUMN maupun BUMD.
Dalam konteks ini sebenarnya PT. Freeport sudah memainkan
dan membuat anak bangsa “perang” saudara yang hanya menguntungkan pihak
kapitalis melalui ‘politik belah bambu’. Dan ini terlihat bagaimana PT.
Freeport mengadu domba pihak eksekutif dalam hal ini Presiden Jokowi dengan
pihak Legislatif dalam hal ini adalah Ketua DPRI Setya Novanto untuk membuat kegaduhan dan hiruk pikuk
kepentingan politik yang runcing sehingga membuat kondisi ekonomi tidak
terkendali dan tidak stabil yang berakibat bangsa ini tidak dapat fokus
terhadap aset bangsa khususnya Freeport. Jika melihat kebelakang sejenak tentu
rekaman yang diambil sudah direncanakan secara matang dan tidak spontanitas, semua dilakukan
untuk kepentingan Freeport.
Dengan mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPRI secara
otomatis kegaduhan dan hiruk pikuk yang menghiasi dunia politik dengan
sendirinya menjadi reda, tentu ini menjadi tamparan yang keras buat Freeport
ternyata Setya Novanto tidak berusaha untuk mempertahankan kedudukannya sebagai
ketua DPRI. Justru dengan momentum tersebut legislatif akan membentuk Pansus
sebut saja pelopornya ada sosok Fahri Hamzah dari Fraksi PKS yang mendorong
Pansus untuk merebut kembali aset bangsa dibumi Papua kembali dipangkuan ibu
pertiwi. Dengan gagalnya politik belah bambu oleh Freeport harus menjadi
momentum bangsa ini untuk bersatu dan mengambil alih aset yang kuasai Freeport
demi kepentingan Negara khususnya Propinsi Papua dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan keadilan di tanah Papua.
