“SULITNYA MENCARI MADE IN INDONESIA”

Sulit rasanya kita melihat dan menemukan produk-produk yang beredar dipasar adalah buatan asli Indonesia atau yang tertera pada label “Made in Indonesia”. Bahkan produk yang sehari-hari kita gunakan seperti Hand Phone, Laptop, kendaraan, pena, pensil dan lain – lain adalah buatan negara asing seperti Jerman, China dan Jepang.  bahkan yang sangat miris adalah beras yang menjadi kebutuhan pokok kita sehari-hari pemerintah masih “menumpang” dari negara tetangga.  Apakah kita sebagai anak bangsa tidak mampu berkarya dan melahirkan ide-de serta produk yang mampu bersaing dengan bangsa lain. Atau memang kita sebagai anak bangsa miskin akan gagasan dan karya sehingga terus bergantung dan tergerus dengan negara lain ?. 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai karya anak bangsanya sendiri, yang bisa menghargai keringat dan ide-ide kreatif rakyatnya bukan justru dengan dalih persaingan, perdagangan bebas, tuntutan pihak luar sehingga mengakibatkan matinya karya anak bangsa. Menghargai dan mengapresiasi sebuah karya tidak begitu saja datang butuh proses dan sistem yang kuat untuk mendukung karya anak-anak bangsa.

Kalau mau jujur kita bangsa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam yang luar biasa, seperti pertambangan, perkebunan, bahkan hasil laut yang melimpah ruah. Dengan Sumber Daya Alam yang kita miliki hampir dipastikan semua produk bisa kita buat, dengan catatan kita memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni. PR besar bangsa Indonesia hari ini adalah bagaimana meningkatkan SDM yang unggul dan kompetitif dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bicara Sumber Daya Manusia maka proses Pendidikan merupakan tonggak yang sangat fundamental untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Pendidikan kita sekarang masih diselimuti banyak masalah, dari minimnya sarana prasarana, minimnya jumlah guru baik kualitas maupun kuantitas, tidak adanya pemerataan pendidikan dan masih banyak masalah yang harus segera diselesaikan jika tidak ingin kita sebagai bangsa yang besar ini hanya menjadi “budak” dalam negaranya sendiri.  

Jika diperhatikan masalah pendidikan yang paling mendasar adalah pendidikan kita masih menghargai angka-angka atau nilai dari pada sebuah karya nyata. Sistem pendidikan bangsa indonesia hari ini dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi masih berorientasi pada nilai yang berbentuk angka. Dan merupakan syarat kelulusan seseorang dalam menempuh pendidikan secara formal yaitu berbentuk ijazah. Anak-anak bangsa tidak lagi distimulus dan didorong untuk membuat dan memiliki sebuah karya nyata tetapi lebih didorong untuk menghapal dan mempelajari yang bersifat teoritis sehingga pada akhirnya anak negeri ini hanya mampu melahirkan nilai dengan angka 6,7,8,9 bahkan ada yang mendapatkan nilai tertinggi 10. Justru hal tersebut menjadi kebanggan yang tidak dapat dibanggakan. Yang terjadi dalam sistem pendidikan kita adalah ketidakmampuan untuk mendorong anak-anak bangsa menciptakan sebuah produk/ karya “made in Indonesia”. Jangan kan bersaing dalam dunia otomotif dan teknologi lain, pensil dan kertas saja kita masih bergantung dengan negara lain, Ironis memang. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dan penting dalam membenahi sistem pendidikan kita, dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Khususnya bersaing dalam dunia bisnis yang notabene dikuasai oleh bangsa-bangsa eropa dan beberapa negara asia seperti Jepang dan China. Untuk itu dunia pendidikan kita perlu pembenahan yang bersifat revolusioner sehingga anak-anak tidak lagi didorong pada orientasi nilai tetapi lebih dari itu yaitu nilai yang “nyata”. Sehingga sistem pendikan kita mampu melahirkan generasi yang mampu menciptakan karya sendiri “made in Indonesia”.

The right man in the right place

The right man in the right place orang yang tepat ditempat yang tepat, kalimat ini rasanya tidak asing bagi kita bahkan sudah menjadi konsumsi sehari hari khususnya kaum elite. Tetapi rasanya cukup asing di telinga kita ketika hal ini berhubungan dengan pemerintah dan pemerintahan di Negara yang kita cintai ini yaitu Indonesia. Begitu banyak penempatan posisi posisi strategis yang justru ditempatkan orang – orang yang tidak memiliki kompentensinya atau keahliannya. Sejatinya reformasi yang bergulir tahun 1998 mampu melahirkan pemimpin pimimpin yang bertanggung jawab dengan amanah yang diembannya dengan konsep profesionalisme “The right man in the right place” bukan justru menghianatinya. Kesalahan dalam menempatkan bukan pada tempatnya akan mengakibatkan kehancuran, kemiskinan, kemelaratan, kebodohan yang sulit untuk dihentikan. Korupsi Kolusi dan Nepotisme mewabah bak virus yang mengalir bagaikan sungai disetiap aspek kehidupan kita baik berbangsa maupun bernegara. Kondisi ini terus merongrong tatanan kenegaraan, bahkan cendrung mengakar menjadi “budaya”. Sebagai seorang muslim konsep “the right man in the right place” tidak asing,  karena Nabi Muhammad SAW pun sudah mengajarkan pada umatnya “ Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya”.

Dalam menempatkan dan memilih sesorang harus mengedepankan tingkat rasionalitas bukan sebaliknya. Irrasionalitas yang cendrung dipengaruhi oleh kedekatan emosional, kesamaan almamater, hubungan suku, karena satu partai, satu ormas atau “mantan tim sukses’ sehingga mengakibatkan terabainya fakor kompetensi sesorang yang diukur dari kecakapan dan kemampuan. Realitasnya Kepala Daerah sering menggunakan rasio irrasionalitas dalam menempatkan jabatan pada seseorang, misalnya ahli pertanian ditempatkan pada bagian keuangan, ahli hukum ditempatkan bagian perdagangan dan yang hangat sekarang adalah profesi guru justru ditempatkan pada jabatan sturuktural seperti camat, lurah, sekda dan lain lain.  Dan kondisi ini sudah berlansung lama dinegara kita, sampaikan kapan kita akan terbelenggu dengan situasi ini ? kompetensi seseorang bukan lagi diukur dengan KARYA tetapi diukur dengan UANG.

Surat Edaran dari Kementrian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang melarang Guru menjabat structural adalah bagian dari paradigma “the right man in the right place”. Lebih kurang 11 tahun yang lalu surat ini sudah disampaikan Kepada Pemerintah Daerah, Gubernur/ walikota/ Bupati tetapi tetap saja membandel dan terkesan surat edaran yang disampaikan hanya “surat kosong” yang tak perlu digubris. Surat edaran nomor : SE/15/M.PAN/4/2004  juga memiliki kelemahan karena tidak adanya sanksi kepada Pemerintah Daerah yang tidak mengikuti surat edaran tersebut. Paling  tidak, sebagai Kepala Daerah yang baik harusnya  memiliki tanggung jawab secara moral dan menjadi pertimbangan utama  untuk memulai menerapkan manajemen modren dalam menjalankan roda pemerintahan yang kita sebut dengan  “The right man in the right place”. Semua ini demi kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagian masyarakat, jangan sampai justru  kita menunggu detik detik kehancuran tatanan Negara kita.

Apakah kita terlambat ? tentu tidak, kita sebagai bangsa yang besar dimulai dengan kesadaran dalam diri sendiri untuk bisa saling bahu membahu,  meletakkan dan menempatkan kembali prinsip prinsip kemanusian, prinsip demokrasi, prinsip the right man in the right place, prinsip  equal pay equal work, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan tujuan, prinsip kesatuan komando dan prinsip efisiensi dan produktifitas kerja sehingga mampu menghasilkan pemimpin/pegawai yang memiliki asas profesianlisme dan pada akhirnya Indonesia mampu bersaing dengan bangsa bangsa yang lain. 

MONEY POLITIK PILIHAN YANG RASIONAL ???

Sejak era Reformasi bergulir tahun 1998 tuntutan keterbukaan, kebebasan, keadilan  dalam semua aspek kehidupan termasuk politik menjadi sorotan tajam. Bicara Politik maka akan indentik pemilu dengan berbagai macam persoalannya termasuk masalah money politik. Dengan maraknya isu money politik atau sering juga disebut sebagai politik uang atau politik perut sering menjadi bahan diskusi yang menarik, bahkan menjadi perdebatan yang sampai hari ini belum menemukan titik temu.

Untuk membuktikan apakah terjadi money politik atau tidak sangat sulit untuk dibuktikan secara otentik, sementara isu money politik dalam setiap pemilu terus berlangsung. Bahkan menjadi pelanggaran yang terbanyak disorot oleh media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Hampir setiap hari ketika pemilu berlangsung dapat dipastikan andil masyarakat terhadap pelanggaran khususnya money politik  atau politik perut masih cukup besar. Artinya pilihan untuk ikut terlibat dalam praktek money politik atau politik uang atau politik perut masih menjadi sesuatu memiliki daya tarik yang luar biasa yang terjadi tengah masyakakat kita bahkan mungkin menjadi sebuah “keharusan”.

Pertanyaan yang mengelitik tentu kenapa masyarakat kita masih melakukan praktek “jual beli politik dengan politik uang atau politik perut”  bahkan terjadi di semua lapisan masyarakat, apakah pilihan tersebut merupakan pilihan yang rasional sehingga menarik untuk dilakukan ?.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Rasional” adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal. Pilihan politik pada sikap melakukan money politik mungkin sebagian orang adalah pilihan yang rasional karena dilakukan dengan pikiran, pertimbangan yang sehat dan sesuai dengan tuntutan ketika itu. Menurut pandangan penulis ada beberapa penyebab kenapa money politik dianggap sebagai pilihan rasional :

Pertama, masalah kemiskinan, Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Baru-baru ini Penelitian dari FOA cukup mengejutkan ada sekitar 19,5 Juta pendudukIndonesia khususnya Indonesia bagian timur seperti Papua, NTT dan Maluku mengalamikelaparan yang disebabkan oleh kemiskinan  yang dirilis 12 Juni 2015. Data dari FOA cukup bagi penulis untuk membuktikan bahwa kemiskinan cukup menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia bahkan kita bisa melihat dengan “mata telanjang” tidak hanya di desa bahkan dikota sekalipun banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makan, pakaian, rumah, pendidikan bahkan kesehatan. Makan adalah hal yang paling pokok dan tidak bisa ditunda demi keberlangsungan hidup. Ketika pemilu berlangsung celah untuk melakukan money politik sangat terbuka. Bagi masyakarat dengan kategori miskin, yang dipikirkan adalah bagaimana makan hari ini, ketika ada yang menawarkan uang dalam jumlah 50.000,- atau 100.000,- bahkan lebih, pilihan untuk menerima adalah pilihan yang cukup rasional untukmemenuhi kebutuhan makan pada waktu itu dan kesempatan untuk menambah pendapatan ekonomi dengan menjual suara kepada peserta pemilu. Tragis memang ?. 

Kedua, masalah pendidikan, semua orang pasti sepakat bahwa pendidikan sangatlah penting bagi manusia. Karena dengan pendidikan kita bisa menjadi manusia yang unggul dan dapat bersaing dengan bangsa bangsa lain. Dengan pendidikan kita bisa menciptakan generasi generasi mutiara untuk masa depan bangsa. Tetapi realitanya di Indonesia, perhatian terhadap pendidikan masih sangat minim, ironis memang.  Jauh panggang dari api mungkin kata yang paling tepat untuk menceritakan kondisi pendidikan kita sekarang, bayangkan saja dunia pendidikan kita sekarang cendrung komersialiasi yang mengakibatkan biaya pendidikan semakin mahal. Seyogyanya pendidikan dapat melahirkan manusia menjadi manusia seutuhnya bukan  melahirkan “manusia robot”. Penulis bukanlah ahli pendidikan, tetapi orang – orang yang memang perhatian dan memiliki kompetensi dalam dunia pendidikan pasti menyadari bahwa dunia pendidikan kita sekarang mengalami “sakit”. Berbagai macam masalah pendidikan dari mahalnya biaya pendidikan, minimnya kualitas sarana dan prasarana, minumnya kualitas guru, dan banyak lagi segudang masalah yang menumpuk akan terus merongrong dunia pendidikan kita. Krisis yang terjadi dalam dunia pendidikan tentu berpengaruh terhadap cara pandang atau paradigma masyarakat menyikapi suatu kondisi seperti halnya praktek praktek money politik, apakah menerima atau menolak ?.

Jika masalah kemiskinan dan pendidikan tidak terselesaikan dengan cara cara yang elegant dan visioner maka pilihan politik seperti money politik tentu dianggap sebagaian  masyarakat kita adalah pilihan yang rasional. Pernyataan seperti kapan lagi kita bisa menjadi perhatian pemerintah kalau bukan waktu pemilu, atau kapan lagi kita diberi kalau bukan waktu pemilu. Karena dianggap kepedulian dan empati pemerintah terhadap rakyatnya hanya pada waktu menjelang pemilu. Maka tidak heran akan banyak datang pahlawan pahlawan kesiangan dan wajah wajah penolong. Tentu ini harus  menjadi perhatian bagi pemerintah jika ingin money politik tidak mau dianggap sebagai pilihan yang rasional maka pemerintah harus serius dan jangan ada pembiaran yang terstruktur terhadap kemiskinan dan pendidikan.

“MEMBANGUN BANGSA TIDAK HARUS JADI PEMIMPIN”

Beberapa hari ini kita sering di suguhkan dengan pemberitaan, iklan-iklan dan promosi yang “bergentanyangan” dan terus menghantui masyarakat. Seiring dengan rencana Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara serentak yang menghiasi dinamika demokrasi di Indonedia. Tak heran bagi masyarakat, akan banyak muncul  calon-calon pemimpin dengan wajah-wajah penuh harap dan wajah-wajah penolong. Dengan janji-janji yang bergitu merakyat dan isu-isu kemiskinan, pendidikan, pembangunan seakan tak ada habisnya. Sering kita bertanya apakah harus menjadi pemimpin untuk membangun bangsa ini ? atau justru dengan mempimpin akan menhancurkan dan menjerumuskan masyarakat pada kemiskinan pendidikan, kemiskinan pembangunan dan kemiskinan itu sendiri. 

Calon-calon pemimpin yang hadir di sela-sela pemberitaan, iklan atau promosi. Selama ini pada kemana ? kenapa baru muncul sekarang dan datang, apakah dengan alasan kesibukan urusan kantor dan pemerintahan sehingga rakyat yang selama ini mendukung terabaikan begitu saja. STOP janji-janji palsu yang membuat hati dan perasaan rakyat dihianati yang justru dilakukan pemimpin itu sendiri. Untuk membangun bangsa ini, propinsi ini, kota ini dan kabupten ini tidak harus menjadi pemimpin formal. Buktikan bahwa Anda adalah pahlawan yang ditunggu oleh masyarakat dengan tidak mengharapkan pamrih, Anda adalah sosok pejuang sejati seperti yang dilakukan dan dicontohkan oleh tokoh-tokoh nasinal kita yang telah berjuang dengan air mata, harta bahkan NYAWA yang menjadi taruhannya.

 Apakah tidak cukup bagi kita sosok seorang Pahlawan seperti Ibu Fatmawati yang notabene sebagai seorang isteri atau mungkin kita sering katakan sebagai Ibu Rumah Tangga, tetapi beliau bukanlah pemimpin formal seperti saat ini. Tetapi dengan tangan dingin beliaulah Bendera Merah Putih hari ini  tegak dan terus berkibar dari sabang sampai merauke bahkan seantero jagad di Dunia ini. Dengan semangat Merah Putih inilah kita bisa bersaing dan dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Jasa beliau harusnya menjadi contoh yang dapat dipetik oleh calon atau pemimpin kita saat ini, kerja tanpa mengharapkan pujian apalagi pamrih. Semua yang dilakukan demi membangun dan mensejahterakan bangsa ini .