GAGALNYA POLITIK BELAH BAMBU ala FREEPORT

Ironi dan tragis mungkin inilah kata-kata yang pantas dan  terlintas dalam benak masyarakat, jika memperhatikan hiruk pikuk yang terjadi atas isu PT. Freeport yang menyeret Ketua DPRI Setya Novanto pada titik nadir sehingga ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPRI. Terlepas dari pro dan kontra atas permasalahan yang berkembang, dalam perspektif lain pemerintah dianggap tidak memiliki wibawa dan saling melontarkan pernyataan yang justru memperkeruh suasana baik tingkat eksekutif maupun legislatif sementara pada saat yang sama PT. Freeport terus mengeruk kekayaan bangsa Indonesia ditanah bumi Papua yang seakan-akan tidak menghiraukan hiruk pikuk yang terjadi.

Seharusnya kita sebagai bangsa yang besar melihat “kasus” PT. Freeport tidak terjebak dalam pergesekan dan terjebak dalam kepentingan politik sesaat, setelah Ketua DPRI Setya Novanto mengundurkan diri justru yang terjadi adalah perebutan untuk mengambil alih pucuk pimpinan DPRI bukan justru memikirkan bagaimana mengoptimalkan atas aset yang dimiliki oleh bangsa ini.  Lupa pada substansi dan hekekat, semua orang bahkan mediapun ikut terhanyut dengan kasus isi transkrip pembicaraan Setya Novanto dengan Direktur PT. Freeport Indonesia lupa bahwa Eksploitasi emas oleh Freeport di tanah Papua sejak 1967 atau Sudah 48 tahun PT Freeport Indonesia merampok harta dan merusak bumi Papua dan merupakan bentuk penjajahan yang harus secara bersama-sama untuk diambil alih kembali oleh bangsa Indonesia melalui BUMN maupun BUMD.

Dalam konteks ini sebenarnya PT. Freeport sudah memainkan dan membuat anak bangsa “perang” saudara yang hanya menguntungkan pihak kapitalis melalui ‘politik belah bambu’. Dan ini terlihat bagaimana PT. Freeport mengadu domba pihak eksekutif dalam hal ini Presiden Jokowi dengan pihak Legislatif dalam hal ini adalah Ketua DPRI Setya Novanto  untuk membuat kegaduhan dan hiruk pikuk kepentingan politik yang runcing sehingga membuat kondisi ekonomi tidak terkendali dan tidak stabil yang berakibat bangsa ini tidak dapat fokus terhadap aset bangsa khususnya Freeport. Jika melihat kebelakang sejenak tentu rekaman yang diambil sudah direncanakan secara matang dan tidak spontanitas, semua dilakukan untuk kepentingan Freeport.

Dengan mundurnya Setya Novanto sebagai Ketua DPRI secara otomatis kegaduhan dan hiruk pikuk yang menghiasi dunia politik dengan sendirinya menjadi reda, tentu ini menjadi tamparan yang keras buat Freeport ternyata Setya Novanto tidak berusaha untuk mempertahankan kedudukannya sebagai ketua DPRI. Justru dengan momentum tersebut legislatif akan membentuk Pansus sebut saja pelopornya ada sosok Fahri Hamzah dari Fraksi PKS yang mendorong Pansus untuk merebut kembali aset bangsa dibumi Papua kembali dipangkuan ibu pertiwi. Dengan gagalnya politik belah bambu oleh Freeport harus menjadi momentum bangsa ini untuk bersatu dan mengambil alih aset yang kuasai Freeport demi kepentingan Negara khususnya Propinsi Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tanah Papua.